JAKARTA, gojatim.com - PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) akhirnya buka suara mengenai sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad. RANS mengonfirmasi nilai kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencapai Rp14,69 miliar, dengan total lebih dari 150 output kampanye dan 52,6 juta penayangan di kanal digital.
Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), RANS menjelaskan bahwa seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah dilaksanakan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Perseroan menyebut proses pengadaan, termasuk melalui platform Inaproc.id maupun e-catalogue.com, dapat diakses secara publik. RANS juga menegaskan telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan masing-masing instansi.
Sekretaris Perusahaan RANS, Chintami M. Sihombing, mengatakan perseroan memahami perhatian publik terhadap potensi konflik kepentingan yang mungkin muncul karena Raffi Ahmad menjabat sebagai pemegang saham mayoritas RANS sekaligus Utusan Khusus Presiden (UKP).
"Perseroan memahami adanya perhatian publik terkait kemungkinan potensi konflik kepentingan antara Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas RANS, dengan Raffi Ahmad yang juga merupakan Utusan Khusus Presiden," jelas Chintami dalam keterbukaan informasi, Rabu (11/11/2026).
RANS menegaskan, ekosistem dan intellectual property (IP) yang digunakan dalam kampanye, termasuk The Dudas-1, telah dibangun sejak pertengahan 2024. Ekosistem tersebut disebut telah menghasilkan sekitar 90 konten sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai UKP pada Oktober 2024 dan sebelum adanya penunjukan kerja sama dari kementerian.
Rincian Kontrak RANS Rp14,69 Miliar
Dari total nilai kerja sama sebesar Rp14.696.955.002, sekitar Rp3,9 miliar berasal dari kampanye bersama Kemenbud. Kerja sama tersebut menghasilkan 25 output.
Sementara itu, proyek bersama KKP mencakup tiga kampanye dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar dan menghasilkan 120 output.
RANS menyatakan penetapan nilai kontrak mengacu pada commercial rate card yang juga digunakan untuk klien perusahaan lainnya. Perhitungan tersebut mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten, lokasi kegiatan, tingkat kompleksitas produksi, hingga berbagai hasil pekerjaan yang disepakati.
Perseroan juga menepis anggapan bahwa nilai kontrak tersebut hanya merupakan pembayaran untuk publikasi di media sosial.
Menurut RANS, biaya kerja sama turut mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air, serta berbagai aktivitas promosi lainnya.
"Nilai tersebut bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial, tetapi mencakup berbagai aktivitas dan deliverables yang telah disepakati," jelas perseroan.
Kampanye Museum hingga Potensi Industri Perikanan
Untuk Kemenbud, RANS mengerjakan kampanye promosi museum-museum di Indonesia melalui konten interaktif. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap museum sekaligus mendorong kunjungan publik.
Adapun kerja sama dengan KKP berfokus pada produksi dan distribusi konten edukasi mengenai pengembangan sumber daya kelautan serta potensi industri perikanan sebagai salah satu penopang perekonomian nasional.
Bersama The Dudas-1, RANS mengemas materi edukasi melalui konsep perjalanan dan touring. Konten tersebut antara lain menampilkan budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan dan Salt Industry Centre di Rote Ndao, hingga fasilitas pendukung nelayan berupa cold storage dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna.
RANS mengklaim seluruh kampanye yang dilaksanakan telah menghasilkan lebih dari 150 output, mulai dari produksi konten kreatif, kehadiran dalam kegiatan atau event attendance, hingga berbagai manfaat digital lainnya.
Setelah seluruh kewajiban pekerjaan diserahkan kepada klien, keempat kampanye tersebut diklaim membukukan lebih dari 52,6 juta views secara kumulatif di berbagai kanal digital.
Perseroan menilai capaian tersebut mencerminkan kemampuan RANS dan anak usahanya dalam memproduksi konten yang mampu menarik perhatian masyarakat.
Sebelumnya, ICW menyoroti pengadaan jasa influencer dengan nilai hampir Rp14,7 miliar yang melibatkan KKP dan kementerian yang disebut dalam temuan sebagai Kemendikbud Ristek selama periode 2024-2026. Pengadaan tersebut dikaitkan dengan PT Rans Animasi Indonesia (RAI) dan RANS.
Sorotan ICW tersebut turut memunculkan perhatian terhadap transparansi penggunaan anggaran pemerintah serta potensi konflik kepentingan, mengingat Raffi Ahmad merupakan pemegang saham mayoritas RANS sekaligus pejabat yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Menanggapi hal itu, RANS menegaskan seluruh kerja sama telah dilakukan berdasarkan prosedur pengadaan yang berlaku dan mengacu pada nilai komersial pekerjaan.
Meski demikian, rincian nilai kontrak, jumlah output, dan capaian penayangan yang disampaikan perseroan menjadi bagian dari informasi yang perlu dicermati publik dalam menilai pelaksanaan serta akuntabilitas pengadaan jasa influencer menggunakan anggaran negara.
Editor : Redaksi
