TULUNGAGUNG, gojatim.com - Polemik dugaan penyerobotan lahan di wilayah Kabupaten Tulungagung bakal berbuntut panjang. Sunaryo Kepala Desa Ngepoh, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung bakal melaporkan Ketua Pokmas Mergo Mulyo ke polisi, atas dugaan pemalsuan Surat Keputusan atau SK Pokmas Mergo Mulyo.
"Saya tegaskan dan sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa, Kepala Desa tidak pernah menerbitkan atau menetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Pokmas Mergo Mulyo," ujar Kades Ngepoh Sunaryo, Selasa (10/11/2026).
Sunaryo menegaskan, mekanisme pembentukan dan pendaftaran Pokmas Mergo Mulyo tidak pernah dilaksanakan melalui Musyawarah di Desa.
"Apabila ada Surat Keputusan tentang Pembentukan dan Pendaftaran Pokmas Mergo Mulyo atau dokumen lain terkait Pokmas Mergo Mulyo, maka Saya selaku Kepala Desa tidak bertanggungjawab terhadap legalitas atau keabsahan surat dan dokumen tersebut," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Pokmas Agus Suro membeberkan bawah pihaknya telah menerima SK Desa Ngepoh Nomor: 141/36/35.04.19.2005/20232 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat 'Mergo Mulyo' Desa Ngepoh. Bahkan, SK tersebut menampilkan logo lambang negara Republik Indonesia, Burung Garuda.
Bahkan, nomor SK tersebut dipampang di banner yang ditancapkan di lahan yang dikelola PT Sang Lestari Abadi (PT. SLA).
Kepala Desa Ngepoh Sunaryo menegaskan kembali, dirinya tidak pernah menandatangani SK Pokmas Mergo Mulyo. "Silahkan tanyakan ke Pak Agus (Ketua Pokmas Mergo Mulyo), mekanisme penetapan SK seperti apa," katanya.
Karena munculnya SK Pokmas Mergo Mulyo yang berkop lambang negara Indonesia, Burung Garuda, serta nama desa dan nama dirinya serta tanda tangan dirinya, Kades Sunaryo pihaknya berencana akan melaporkan ke kepolisian atas dugaan pemalsuan dokumen.
"Saya akan berkomunikasi dengan tim legal (pengacara) saya. Tunggu nanti pada saatnya," jelas Kades Sunaryo.
Sebelumnya, Kelompok masyarakat atau Pokmas Mergo Mulyo, Kabupaten Tulungagung diduga tak berizin alias ilegal mengerahkan warga untuk menanam di atas lahan yang bukan miliknya. Lahan tersebut adalah di bawah pengelolaan PT Sang Lestari Abadi (PT. SLA).
Aris Priyanto, S.H, and Partners selaku penasehat hukum PT Sang Lestari Abadi (SLA) menyayangkan Pokmas Mergo Mulyo yang ‘mengerahkan’ warga untuk menanam di lahan yang dikelola oleh kliennya.
"Kami sangat menyayangkan warga menanam di atas lahan yang bukan haknya," ujar Aris Priyanto pada Kamis (5/11/2026) lalu.
Ia menegaskan, kliennya PT SLA telah memliki Alas Hak di lahan tersebut yakni berupa Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12/HP/KEM-ATR/BPN/XII/2021.
"Tidak bisa hanya menggunakan surat rekomendasi atau surat imbauan (untuk mengolah lahan). Sejak Indonesia belum merdeka, Alas Hak itu menjadi dasar hukum atau dokumen bukti penguasaan tanah," tegasnya.
Sedangkan, Ketua Pokmas Mergo Mulyo, Agus Suro mengatakan, pihaknya telah menerima SK pembentukan Pokmas Mergo Mulyo, tapi dirinya tidak mengetahui siapa yang membubuhkan tanda tangan atas nama Kepala Desa Ngepoh Sunaryo.
"Pada saat kami menyerahkan struktur kepengurusan pokmas ke kepala desa itu kami menghadap kades dan perangkat desa yang ada. Kemudian karena pada saat itu ada kepentingan ada sesuatu hal, saya tinggal, saya pamit. Akhirnya di siang harinya, SK tersebut diantarkan ke rumah oleh salah satu perangkat desa. Jadi yang menandatangani kepala desa itu siapa?saya juga tidak tahu. Tetapi kami sudah melalui prosedur yang ada," kata Agus beberapa waktu lalu.
SK Pokmas Mergo Mulyo, Desa Ngepoh, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung diduga janggal. Pasalnya, nomor SK yang ada di surat keputusan dengan nomor yang dipampang di banner yang ditancapkan warga di atas lahan PT SLA berbeda.
Pada surat keputusan itu terlihat berkop lambang negara Republik Indonesia Burung Garuda, dan di bawahnya tertera 'KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEPOH KECAMATAN TULUNGAGUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR: 141/36/35.04.19.2005/20232 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT "MERGO MULYO" DESA NGEPOH.
Sedangkan nomor SK yang terpampang di banner yang ditancapkan di atas lahan yang dikelola PT SLA yakni NOMOR : 141/36/35.04.19.2005/20232. Dari kedua nomor ini, perbedaannya ada di tahunnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Pasal 54 ayat 1 tentang Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh:
Presiden dan Wakil Presiden; Majelis Permusyawaratan Rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Mahkamah Agung dan badan peradilan; Badan Pemeriksa Keuangan; menteri dan pejabat setingkat menteri; kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan; gubernur, bupati atau walikota; notaris; dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
Berdarsarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru/UU No.1 Tahun 2023 yang berlaku sejak Januari 2026 dijelaskan bahwa, Pasal 392 KUHP Baru menerangkan, mengatur pemalsuan dokumen/akta otentik dengan ancaman pidana yang lebih berat (maksimal 8 tahun).
Editor : Redaksi