JAKARTA, gojatim.com - Penggunaan rokok elektrik atau vape kini berhadapan dengan larangan tegas dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI menetapkan bahwa penggunaan vape hukumnya haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika.
Fatwa tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape tersebut ditetapkan pada Jumat (6/11/2026). Keputusan ini sekaligus menjadi respons terhadap meningkatnya kekhawatiran atas dampak penggunaan vape, termasuk potensi penyalahgunaannya sebagai media konsumsi zat terlarang.
Dalam pertimbangannya, Komisi Fatwa MUI menegaskan bahwa keharaman vape tidak semata-mata didasarkan pada persoalan kesehatan. Ada pula pertimbangan perlindungan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," demikian bunyi salah satu ketentuan dalam fatwa tersebut.
Sorotan terhadap vape sebagai medium penyalahgunaan narkotika sebelumnya juga disampaikan Kapolri Suyudi Ario Seto. Ia telah meminta dukungan para ulama dan pengurus MUI untuk mengkaji kemungkinan penerbitan fatwa yang mengharamkan penggunaan vape secara menyeluruh di Indonesia.
Menurut Suyudi, perkembangan peredaran narkotika kini menunjukkan perubahan modus. Jika sebelumnya narkotika lebih banyak ditemukan dalam bentuk padat, kini muncul penyalahgunaan dalam bentuk cair yang dapat disamarkan melalui cairan rokok elektrik.
Modus tersebut dinilai berbahaya karena narkotika cair yang dicampurkan ke dalam liquid vape sulit dikenali secara kasatmata. Bentuk kemasan dan aromanya bahkan dapat menyerupai produk vape pada umumnya.
Beragam aroma, termasuk buah-buahan, juga berpotensi membuat cairan yang mengandung zat terlarang semakin sulit dibedakan dari liquid vape biasa.
Kondisi ini menambah dimensi persoalan penggunaan rokok elektrik di Indonesia. Vape tidak lagi hanya menjadi perdebatan mengenai gaya hidup dan dampak kesehatan, tetapi juga menyangkut aspek keamanan masyarakat serta potensi penyalahgunaan narkotika.
Dengan terbitnya Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI memberikan penegasan dari perspektif hukum Islam bahwa penggunaan vape harus dihindari. Pertimbangan utamanya adalah perlindungan jiwa, lingkungan, dan pencegahan terhadap terbukanya ruang penyalahgunaan zat berbahaya di tengah masyarakat.
Editor : Redaksi